KANTOR SAR SEMARANG MENUJU WILAYAH REFORMASI BIROKRASI DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI


KANTOR SAR SEMARANG MENUJU WILAYAH REFORMASI BIROKRASI DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI

Guna membangun pemerintahan yang baik atau good goverment khususnya di lingkungan kerja Kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah dengan  melakukan reformasi birokrasi dan menciptakan wilayah kerja yang bebas dari korupsi.

Birokrasi yang berbelit dan tingkat korupsi yang masif menjadi perhatian tersendiri bagi Presiden Jokowi. Sehingga, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), Jokowi berusaha menata kabinet kerja yang ada dibawah pemerintahannya untuk melakukan reformasi birokrasi (RB) dan menciptakan wilayah bebas korupsi (WBK).

Basarnas, yang merupakan salah satu Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang mewakili pemerintah dalam tugas pencarian dan pertolongan (Search And Rescue / SAR) serta bertanggung jawab langsung kepada presiden juga tak lepas dari penataan yang dilakukan oleh KEMENPAN RB. Keterbukaan informasi publik, pelayanan yang prima, serta institusi yang bersih dari praktek korupsi adalah fokus utama dalam melakukan penataan tersebut.

Namun karena yang dibutuhkan adalah kinerja dari unit kerja yang ada di daerah sebagai ujung tombak, maka ditunjuklah Kantor SAR Semarang dan Kantor SAR Surabaya dalam mewakili Basarnas untuk menjadi wilayah percontohan bagi Reformasi Birokrasi dan Wilayah Bebas Korupsi.

Sebagai wilayah kerja percontohan, adalah tantangan bagi Kantor SAR Semarang untuk mewujudkan keinginan dari Basarnas untuk dapat lolos dalam penilaian yang dilakukan oleh perwakilan dari KEMENPAN RB pimpinan Naptalina Sipayung, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III. Untuk itu Kantor SAR Semarang harus mampu meraih nilai 75 yang merupakan nilai minimal yang ditetapkan oleh KEMENPAN RB agar suatu instansi dapat lolos menjadi wilayah Reformasi Birokrasi dan Wilayah Bebas Korupsi.

Selama di Kantor SAR Semarang (23/11), tim dari KEMENPAN RB melakukan beberapa kajian yang meliputi, kajian dari segi pelayanan pengaduan, pelayanan permintaan pelatihan, pelaksanaan operasi SAR, pelayanan informasi publik serta mempelajari kelengkapan dari dokumen administrasi. Beberapa pihak yang berada dalam posisi tugas pelayanan tersebut dimintai keterangannya oleh tim KEMENPAN RB untuk mengetahui seberapa jauh tugas-tugas tersebut telah dilaksanakan.

Selain mempelajari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Kantor SAR Semarang, tim juga disuguhi video dokumentasi yang dimiliki Kantor SAR Semarang baik itu video dokumenter pelaksanaan operasi SAR, pelatihan potensi SAR maupun video profil Kantor SAR. Dengan adanya video yang menampilkan kinerja riil para rescuer Kantor SAR Semarang tersebut, tim KEMENPAN RB mampu menilai kinerja Kantor SAR Semarang dalam memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat.



Kategori General Artikel .
Pengunggah : author
24 November 9:15 WIB