TELP (024) 7629192 FAX (024) 7629189 EMAIL : sar_semarang@yahoo.co.id


Reformasi Birokrasi

 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarki dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sejak bulan Agustus tahun 2012 telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2012 s/d 2014. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2014, terdapat beberapa capaian menuju ke arah perubahan yang lebih baik.

Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2015-2019 harus disertai dengan itikad yang kuat, tulus, iklas, dan menerima perubahan serta memberikan inovasi perubahan ke arah yang lebih baik.

 

 

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

 

KEMENPAN & RB KUNJUNGI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN SEMARANG

Jakarta – Dalam rangka penataan dan pengembangan organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Bagian Organisasi dan Tata Laksana bersama bersama tim penataan kelembagaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) melaksanakan kunjungan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Kamis (28/2). Kunjungan yang berlangsung selama dua (2) hari hingga 1 Maret ini juga meninjau Pos Pencarian dan Pertolongan Cilacap serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Wonosobo.

Kunjungan yang dipimpin oleh Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP., M.Si. bertujuan untuk melihat efektivitas organisasi dan hubungan kerja atau peta proses bisnis antara Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan beban kerja yang mungkin berkurang dari Kantor Pencarian dan Pertolongan. Saat ini Kemenpan & RB juga sedang melaksanakan evaluasi Kelembagaan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Kelembagaan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Basarnas sendiri telah mengirimkan evaluasi kelembagaan kepada Kemenpan & RB pada Januari 2019.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Noer Isrodin Muchlisin, S.Pd,M.M menjelaskan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak perlu khawatir, karena peningkatan Kantor serta pembentukan Pos adalah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja dan tidak akan berkurang justru semakin bertambah seiring penambahan Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya permintaan pelatihan serta operasi Pencarian dan Pertolongan.

“Adanya Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah untuk memfilter usulan pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan serta mempercepat waktu respon karena jarak yang begitu jauh antara wilayah kejadian dengan lokasi Kantor serta Pos Pencarian dan Pertolongan terdekat.Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dibentuk juga dikarenakan tingginya permintaan Pemerintah Daerah terhadap keberadaan tim Pencarian dan Pertolongan, dikarenakan jika ada tim Pencarian dan Pertolongan pada wilayah tersebut maka masyarakat merasa aman”, ujar Noer.

Sementara Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Aris Sofingi, S.E., menjelaskan bahwa jika Pos atau Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan maka harus melaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagai SAR Mission Coordinator (SMC). Begitu pula jika ada permintaan pelatihan potensi kepada Unit dan Pos Pencarian dan Pertolongan, maka surat permintaan akan ditujukan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk meminta persetujuan. Jika tidak terdapat sarana dan prasarana serta personil yang memadai saat ada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan maupun permintaan pelatihan maka Kantor Pencarian dan Pertolongan akan turun membantu.

Dengan adanya kunjungan dari Kemenpan & RB diharapkan dapat memotret pelaksanaan penataan dan pengembangan serta proses bisnis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.